MAPAN minta KPK usut kasus pertanahan di Kotabaru Kalsel

Sedang Trending 4 hari yang lalu 5
ARTICLE AD BOX

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Perampasan Aset Negara (MAPAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan pelanggaran pemanfaatan lahan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Hari ini, kami datang ke KPK mendesak langkah nyata KPK untuk menindak tegas dugaan pelanggaran norma penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan," ucap Koordinator MAPAN Amri saat menggelar tindakan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Sebelum ke KPK, dia mengaku MAPAN telah mendatangi Bareskrim Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meminta dua lembaga tersebut ikut turun tangan mengusut masalah tersebut. Namun, kata dia, belum ada jawaban dari dua lembaga itu.

"Sebagai perwakilan dari beberapa komponen masyarakat, MAPAN berambisi KPK sebagai 'leading sector' pemberantasan korupsi berani bertindak tegas terhadap para oknum perampas aset negara dan koruptor sektor kehutanan, apalagi menindak sampai penerima manfaatnya alias 'beneficial ownership', kata dia.

Oleh lantaran itu, kata dia, KPK perlu melakukan langkah konkret atas persoalan pertanahan di Kotabaru tersebut.
Baca juga: KPK dukung Pemerintah tuntaskan persoalan mafia tanah
Baca juga: LMAK desak KPK selidiki mafia tanah di Bekasi

"Hal tersebut sebagai corak support kepada perintah Presiden RI dalam memberantas mafia tanah dan komitmen KPK nan menempatkan korupsi sektor kehutanan sebagai tindak pidana korupsi nan menjadi prioritas untuk diberantas," ujar dia.

Sebelumnya, kasus tersebut telah dilaporkan oleh Sawit Watch dan Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) Law Firm ke KPK, Kejagung, Bareskrim Polri, dan Kementerian ATR/BPN.

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran norma berupa penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru nan mengakibatkan hilangnya rimba negara sekitar 8.000 hektare.

Laporan Sawit Watch tersebut telah dilaporkan sejak Januari 2022, namun belum direspons KPK.

Sementara, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pernah merespons atas laporan Sawit Watch di Kotabaru itu.

Menurut Hadi, kementeriannya perlu mempelajari beragam arsip terhadap persoalan mafia tanah, termasuk nan terjadi di Kotabaru.

"Menyelesaikan persoalan mafia tanah memang kita kudu pelajari dari arsip informasi yuridis, informasi fisik, dan informasi pendukung sehingga kita mulai memandang persoalan itu dari warkah tanah arahnya ke mana," kata Hadi saat menjadi narasumber dalam rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia bertemakan "Sikap Publik terhadap Reformasi Pertanahan dan Perpajakan" pada Kamis (6/10).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022