Wakil Ketua KPK sebut tiga area ini sangat rentan korupsi

Sedang Trending 4 hari yang lalu 5
ARTICLE AD BOX

Badung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut tiga area nan rentan menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi, ialah perizinan, rekrutmen pegawai, serta pengadaan peralatan dan jasa.

Oleh lantaran itu, Ghufron meminta pejabat publik untuk tetap mawas diri dan mulai menyadari bahwa korupsi merugikan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban nan dikorupsi, ialah aset negara, kepercayaan dan kepentingan publik.

"(Pejabat publik kudu mulai) berkomitmen mulai dari sekarang budaya korupsi tidak lagi zaman, tidak lagi now (kekinian, red.), tidak keren ketika perizinan dan pengadaan peralatan dan jasa (korupsi) tidak keren. Ini nan penting," kata Nurul Ghufron saat kegiatan pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Road to Harkodia) 2022 di Badung, Bali, Kamis.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan seringkali ada dugaan bahwa korupsi pada tiga bagian itu menguntungkan, padahal korupsi pada pengadaan peralatan dan jasa justru merugikan.

"Seandainya gedung ini dibuat, dibangun dengan tidak proper, ada korupsinya, saya dan Anda semua bisa berisiko (kena) ambruk. Kita semua bisa jadi korban. Jika pengadaan peralatan dan jasa tidak proper, ancaman bagi pelaku sendiri lantaran instansi (gedung) ini nan menikmati (hasil) pengadaannya para pejabatnya,” katanya pada kegiatan nan berjalan di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Bali.

Ghufron menegaskan akibat korupsi bukan hanya tertangkap oleh KPK, kepolisian, alias jaksa, melainkan ada kerugian secara materiil nan dapat dialami oleh pelaku.

"Risiko materiil itu langsung menimpa diri masing-masing (pelaku). Itu nan kami mau sadarkan, budayakan dengan menghadirkan Harkodia 2022 pada lima wilayah, salah satunya Bali," tambahnya.

Kemudian, dia mencontohkan korupsi pada bidang rekrutmen juga merugikan pelaku.

"(Misalnya) bupati alias pelaksana di daerah merekrut SDM berasas nan bayar Rp30 juta, Rp100 juta, pasti mereka (SDM nan terekrut) tidak membantu (pekerjaan di pemerintahan), apalagi membebani. Rusak pemerintahnya, rugi juga (yang merekrut)," kata Wakil Ketua KPK RI.

Menurut Ghufron, pemahaman bahwa korupsi itu merugikan pelaku kudu senantiasa disuarakan agar para pejabat publik alias pihak lain nan rentan mengurungkan niatnya untuk korupsi.

"Korupsi tidak ada untungnya, hanya bakal merugikan tidak hanya pada kita, tetapi pada generasi mendatang, anak cucu kita. Korupsi pasti merusak Indonesia, merusak provinsi, kabupaten, kota masing-masing," katanya menegaskan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022