Wamendagri harapkan pemdes dan kelurahan kuatkan transformasi digital

Sedang Trending 4 hari yang lalu 4
ARTICLE AD BOX

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengharapkan seluruh pemerintah daerah, terutama pemerintah desa dan kelurahan di Tanah Air dapat menguatkan proses transformasi digital dan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

"Pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan diharapkan dapat memberikan peran krusial dalam penguatan proses transformasi digital dan ekonomi," ujar Wempi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rakor Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan serta Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (Pindeskel) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis, sebagaimana dikutip dari siaran pers.

Menurut ia, transformasi digital dan ekonomi dapat berkontribusi memajukan daerah, apalagi desa dan kelurahan, sebagaimana kedua perihal itu menjadi salah satu aspek nan berkontribusi memulihkan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19.

Lebih lanjut, John menyampaikan dalam penguatan transformasi digital dan ekonomi, pemerintah daerah, desa, dan kelurahan memerlukan kesiapan informasi nan valid, sistem nan kapabel, serta kebijakan nan bisa menjawab beragam masalah nan ada di wilayahnya.

"Untuk menguatkan transformasi digital dan ekonomi tersebut diperlukan kesiapan informasi nan valid, sistem nan kapabel, serta didukung kebijakan nan bisa menjawab masalah nan ada," katanya.

Selanjutnya, John mengingatkan kepada pemerintah daerah, desa, dan kelurahan mengenai pentingnya pengelolaan informasi dan informasi desa serta kelurahan, baik dalam perencanaan maupun penyelenggaraan pertimbangan anggaran.

"Oleh lantaran itu, saya imbau pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan informasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) serta menjadikan informasi prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran," ucapnya.

Kegiatan rakor itu dibarengi pula dengan pengumuman juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022 serta peluncuran e-Prodeskel dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.5.

"Pada kesempatan ini, diluncurkan pula e-Prodeskel sebagai corak pengembangan prodeskel nan ada dan aplikasi Siskeudes Versi 2.0.5 dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan pemantauan penyelenggaraan shopping desa bagi pemerintah ataupun pemerintahan daerah," jelasnya.

Sejauh ini, informasi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mencatat Siskeudes telah diterapkan pada 93 persen dari 74.961 desa nan ada. Sistem tersebut merupakan aplikasi resmi dari pemerintah serta satu-satunya aplikasi nan digunakan pemerintah desa dalam mengelola finansial desa.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022